Wali Kota Depok, Mohammad Idris, saat menjadi pembina apel pagi, di lapangan apel Balai Kota, Senin (03/01/22). (Foto: Diskominfo)
berita.depok.go.id- Sebanyak lima Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok mencatatkan realisasi keuangan belanja langsung Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2021 tertinggi. Kelima PD tersebut rata-rata berhasil menyerap realisasi keuangan belanja langsung di atas 92 persen.
Posisi pertama ditempati oleh Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) dengan realisasi sebesar 95,97 persen, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Diskarpus) 94,38 persen. Lalu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) 94,15 persen, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) 92,89 persen, serta Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) 92.78 persen.
"Boleh mengucapkan alhamdulillah. Tapi saya minta kepada Bappeda bersama asisten administrasi dan juga Inspektorat untuk melakukan cek and ricek apakah realisasi anggaran tertinggi ini berbanding lurus dengan outcome, sebagai evaluasi," ujar Mohammad Idris kepada berita.depok.go.id, usai menjadi pembina apel pagi di lapangan apel Balai Kota, Senin (03/01/22).
Sementara PD dengan realisasi keuangan terendah ditempati Kecamatan Cipayung sebesar 82 persen lebih, Kecamatan Cinere 80.53 persen. Lalu, Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) 78.98 persen, Kecamatan Sawangan 79 persen, dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) 68.63 persen.
"Sekali lagi realisasi anggaran ini untuk dievaluasi, saya yakin pasti banyak faktor, bukan unsur kesengajaan, yang kadang-kadang juga kerena aturan pemerintah. Tetapi saya perlu laporan tertulis untuk bahan evaluasi ke depan agar bisa kita tingkatkan realisasi anggaran sesuai dengan perencanaan kita sampai kepada output dan outcome-nya," jelasnya.
Oleh karena itu, dirinya meminta kepada semua PD untuk melakukan langkah antisipatif terhadap berbagai kendala dan permasalahan dalam pelaksanan kegiatan di 2022. Sambungnya, saat ini proses anggaran temasuk lelang pelaksanaannya sudah dapat dilakukan.
"Kedua, kepala PD melakukan koordinasi dan konsultasi dengan tim evaluasi dan pengawasan realisasi anggaran apabila terdapat kendala dalam pelaksanaan kegiatan tahun ini," ungkapnya.
Selanjutnya, kepala PD melakukan monitoring dan evaluasi realisasi program dan kegiatan pada Pelaksana Kegiatan (PA/KPA) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) secara berkala mulai hari ini. Selain itu, memasukan paket pekerjaan pengadaan barang dan jasa pada aplikasi Si Manda.
"Berikutnya, memaksukan paket pekerjaan pengadaan barang dan jasa pada aplikasi Si Manda sesuai jadwal, jika terdapat kendala bisa berkonsultasi pada bagian pengadaan barang dan jasa," tandasnya. (JD12/ED 01/EUD02)
