berita.depok.go.id - Pemerintah Kota (Pemkot) Depok terus berkomitmen meningkatkan pelayanan di bidang pendidikan dan kesehatan.
Hal tersebut diperkuat dengan hadirnya berbagai program prioritas yang dirancang untuk menjawab kebutuhan masyarakat, mulai dari peningkatan daya tampung sekolah melalui program Rintisan Sekolah Siswa Gratis (RSSG) hingga penguatan jaminan kesehatan melalui kebijakan Universal Health Coverage (UHC) Cut Off.
Untuk dapat merealisasikan pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan pada tahun 2027, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Depok kembali mengadakan kegiatan Kolaborasi Bareng Komunitas Pembangunan (Kongko Pembangunan) di RM Kari Minang, Selasa (18/11/25).
Forum ini menjadi wadah bagi pemerintah dan pemangku kepentingan untuk berdiskusi serta menguatkan arah kebijakan pembangunan di sektor pendidikan dan kesehatan.
Kepala Bappeda Kota Depok Dadang Wihana mengungkapkan, program RSSG dirancang untuk mengatasi persoalan daya tampung sekolah yang selama ini menjadi tantangan.
Tahun ini program tersebut mulai dijalankan dan akan terus berlanjut pada tahun depan pada 49 sekolah swasta gratis.
“Pak Wali memiliki ide cemerlang untuk menyiapkan layanan pendidikan yang lebih merata. Tahun ini sudah dimulai dan tahun depan tetap akan berlanjut,” ujarnya kepada berita.depok.go.id
Program RSSG telah menjangkau sekitar 3.000 siswa dan ditargetkan meningkat menjadi 9.000 siswa pada tahun 2027.
Dengan demikian, kebutuhan ruang layanan pendidikan bagi warga dapat terpenuhi secara bertahap dan berkelanjutan.
Sementara itu, lanjut Dadang, untuk bidang kesehatan, Pemkot Depok menyiapkan penerapan UHC Cut Off yang direncanakan mulai berlaku pada tahun 2026.
Kebijakan tersebut disusun untuk memastikan bantuan iuran BPJS Kesehatan diberikan secara tepat sasaran kepada warga tidak mampu.
Dadang menjelaskan bahwa selama ini APBD banyak terserap oleh peserta BPJS mandiri yang menunggak namun tetap mendapatkan pelayanan di rumah sakit pada layanan UHC Non Cut Off.
Kondisi tersebut, imbuhnya, menambah beban anggaran daerah.
“Tahun ini banyak peserta BPJS mandiri yang sakit tetap dilayani, dan bebannya masuk ke APBD. Padahal mereka mampu secara ekonomi. Mulai tahun depan kebijakan UHC akan diperketat, hanya untuk masyarakat tidak mampu,” katanya.
Sebagai dasar penetapan penerima bantuan iuran, Pemkot Depok akan menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTSEN).
Program UHC Cut Off akan menyasar masyarakat dalam desil 1 hingga 5 menurut DTSEN.
"Untuk warga yang mampu secara ekonomi diimbau untuk meningkatkan kedisiplinan dalam membayar iuran BPJS secara rutin," tutupnya. (JD 02/ED 01).
