berita.depok.go.id - Kota Depok kedatangan rombongan Tim Pembina Kabupaten/Kota Sehat Provinsi Jawa Barat, di Aula Edelweis Lantai 5 Balai Kota Depok, hari ini (28/03/23).
Tim pembina tersebut datang ke Kota Depok untuk memverifikasi dokumen penilaian tatanan kota sehat tahun 2023.
Wali Kota Depok, Mohammad Idris bersama Tim Pembina Kota Sehat (TPKS) Kota Depok menerima langsung tim penilai tersebut. Serta optimistis Depok akan kembali meraih Penghargaan Kota Sehat Predikat Swasti Saba Wistara di tahun 2023.
"Kami optimis InsyaAllah, Kota Depok harus mengembalikan kembali raihan Swasti Saba Wistara di tahun 2019," katanya kepada berita.depok.go.id, usai kegiatan tersebut.
Kiai Idris mengungkapkan, ada 9 tatanan yang harus dipenuhi untuk meraih kembali Swastisaba Wistara. Terutama pada tatanan yang tergolong harus ada di lingkungan hidup, termasuk persoalan limbah dan memasifkan pembangunan septic tank untuk mengakselerasi Open Defecation Free (ODF) 100 persen.
"Harapan kita bisa memenuhi persyaratan dan indikator Wistara, sehingga benar-benar menjadi motivasi agar ke depannya menjadi kota yang memperhatikan kesehatan warganyanya," ungkapnya.
Kota Depok merupakan salah satu dari 18 Kota/Kabupaten yang menjalani verifikasi dokumen oleh Tim Pembina dari Jabar. Setelah dokumen persyaratan lengkap, Pemerintah Provinsi Jabar akan mengajukan nama-nama daerah tersebut ke pemerintah pusat.
"Nanti akan di evaluasi kembali dari nasional," jelas Kiai Idris.
Sebelum menjalani verifikasi dari Tim Jawa Barat, Kota Depok sudah melakukan self assessment penilaian kota sehat. Dimana, indikator kelembagaan telah tercapai 96,11 persen.
"Alhamdulillah, nilainya 96 dari batas minimal untuk Wistara 91 persen, jadi kita punya rentang nilai cukup tinggi sekitar 5 koma sekian persen, karena sebelumnya nilai kita (Kota Depok) 91 koma sekian," jelas Kiai Idris.
Untuk diketahui 9 tatanan yang harus dicapai agar meraih Penghargaan Kota Sehat Predikat Swasti Saba Wistara, antara lain, tatanan kehidupan masyarakat sehat mandiri, tatanan permukiman dan fasilitas umum, tatanan satuan pendidikan, tatanan satuan pasar, tatanan pariwisata.
Lalu, tatanan transportasi dan tertib lalu lintas jalan, tatanan perkantoran dan perindustrian, tatanan perlindungan sosial, serta tatanan pencegahan dan penanggulangan bencana. (JD 05/ED 02/EUD 04)
