berita.depok.go.id - Pemerintah Kota (Pemkot) Depok dalam proses penyelenggaraan Satu Data di Depok terus berupaya dalam memenuhi prinsip Satu Data. Prinsip ini perlu dilakukan agar data yang dihasilkan berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Depok Manto mengatakan, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, bahwa dalam menghasilkan data yang berkualitas harus memenuhi prinsip Satu Data Indonesia. Yaitu memiliki Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data dan Kode Referensi.
“Kami terus berupaya memenuhi prinsip satu data tersebut. Untuk Standar Data, kami telah mengacu pada standar data yang telah ditetapkan oleh Instansi Pusat. Sedangkan untuk Metadata, mulai tahun lalu kami telah menyusun Metadata Indikator Pembangunan Kota Depok,” katanya saat kegiatan Sosialisasi Penyusunan Metadata Statistik Sektoral, di Ruang Sapa Saba, Gedung Dibaleka I, Selasa (30/05/23).
Indikator yang dimaksud, kata Manto, terdiri dari 31 metadata Indikator Kinerja Utama (IKU), 303 metadata Indikator Kinerja Daerah (IKD), 89 metadata Program Prioritas Pembangunan dan 10 metadata janji Wali Kota Depok.
“Sedangkan untuk Interoperabilitas Data, kami sedang mengupayakan integrasi antara Portal Satu Data Kota Depok (Sadepok) dengan portal Open Data Jawa Barat. Kami juga mohon dukungan dari seluruh Perangkat Daerah (PD), semoga proses integrasi dapat berjalan dangan baik dan lancar,” ungkapnya.
Manto melanjutkan, untuk Kode Referensi, pihaknya juga telah mengacu pada kode referensi dari Instansi Pusat.
Kemudian, dalam penerapannya, Pemkot juga sudah menampilkan kode wilayah dan kode instansi dalam penyajian data di Portal Sadepok.
“Pencapaian ini tentunya tak lepas dari kerja sama yang baik antara Walidata, Pembina data, Koordinator Forum Satu Data, dan PD sebagai Produsen Data," katanya.
"Semoga Kerja sama ini dapat berjalan dengan lebih baik lagi,” tutupnya. (JD 08/ED 02/EUD 04)
