berita.depok.go.id - Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP3) Kota Depok turut mendampingi pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi pasokan serta harga pangan yang dilakukan oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas) di Pasar Agung, Kecamatan Sukmajaya, pada Kamis (31/7/25) pagi.
Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam merespons tingginya harga sejumlah komoditas pangan di pasaran.
Beberapa komoditas tercatat melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) maupun Harga Acuan Penjualan (HAP) yang telah ditetapkan pemerintah.
HET sendiri berlaku untuk komoditas seperti beras dan minyak goreng rakyat (Minyakita), sedangkan HAP digunakan sebagai acuan untuk komoditas lain seperti bawang merah, cabai, telur ayam, dan daging ayam.
Kepala DKP3 Kota Depok, Widyati Riyandani, menyatakan bahwa keterlibatan pemerintah daerah dalam pemantauan ini sangat penting untuk memastikan harga-harga pangan tetap terkendali dan pasokan tersedia cukup di lapangan.
“Kegiatan ini penting untuk memberikan gambaran nyata tentang kondisi harga di pasar. Kami berharap melalui pemantauan langsung, pemerintah dapat segera mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menjaga daya beli masyarakat,” ujar Widyati, kepada berita.depok.go.id
Pemantauan ini juga melibatkan Badan Pangan Nasional (diwakili oleh Ibu Desmita dan Ibu Sari), Satgas Pangan (Kombes Pol Ferry Irawan), Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Depok, serta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Depok.
Hasil pemantauan menunjukkan bahwa beberapa harga masih tergolong tinggi.
Bawang merah misalnya, tercatat mencapai Rp70.000/kg, jauh di atas HAP.
Untuk beras medium jenis Setra Ramos, harga di pasar berada di kisaran Rp13.400/kg, melebihi HET beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sebesar Rp11.500/kg.
Sementara itu, daging ayam ras terpantau stabil di harga Rp37.000/kg, dan daging sapi juga masih bertahan di Rp140.000/kg.
Harga cabai merah besar dan cabai rawit merah juga masih cukup tinggi, yaitu masing-masing di angka Rp50.000/kg.
“Pemantauan ini diharapkan menjadi bahan evaluasi untuk pengambilan kebijakan pengendalian harga dan pasokan secara lebih efektif," jelasnya.
"Serta memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga kestabilan pangan dan pengendalian inflasi,” tutupnya. (JD 03/ED 01).
