berita.depok.go.id - Pemerintah Kota (Pemkot) Depok melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) menjadi narasumber pelaksanaan keterbukaan informasi publik di kantor BPJS Kesehatan Depok, Kamis (29/09/22).
Pada kegiatan tersebut, Diskominfo Depok mengedukasi terkait materi pengelolaan komunikasi dan dokumentasi yang dilakukan di suatu badan publik, khususnya di wilayah Pemerintah Kota Depok.
Pemateri dari Diskominfo Depok, Rita Nurlita mengatakan, pihaknya berupaya berbagi tentang pengelolaan informasi dan dokumentasi kepada para pegawai di BPJS Kesehatan. Mulai dari dasar hukumnya hingga penjelasan terntang klasifikasi informasi publik.
“Baik Diskominfo dan BPJS Kesehatan adalah badan publik memiliki kewajiban dalam menyediakan, memberikan informasi publik hingga pemanfaatan media elektronik,” kata Rita kepada berita depok.go.id, Jumat (30/09/22).
Kendati begitu, ujar dia, dalam menyediakan informasi publik juga terdapat aturannya. Di dalam setiap kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi juga harus menunjuk seorang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
“Selain saya yang menjelaskan, narasumber dari Diskominfo Azizy Almanfaluthi juga menjelaskan apa itu jenis informasi berkala, informasi sedia setiap saat, informasi serta merta dan informasi yang dikecualikan,” ucapnya.
Rita menambahkan, Diskominfo Depok menyambut baik setiap badan publik yang ingin lebih memahami tentang pelaksanaan keterbukaan informasi publik. Tentu komitmen dalam pengelolaan informasi juga berdampak kepada kepuasan masyarakat dan kepercayaan masyarakat kepada BPJS Kesehatan.
“BPJS Kesehatan juga aktif bertanya, BPJS ini punya komitmen yang sangat baik untuk melakukan pengelolaan informasi dan dokumentasi secara sistematis secara transparan dan akuntabel,” tutupnya. (JD03/ED02/EUD02)
