berita.depok.go.id - berita.depok.go.id - Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melakukan kunjungan kerja (kunker) spesifik ke Pemerintah Kota (Pemkot) Depok pada Selasa (17/09/24).
Kunjungan yang dipimpin oleh Khairul Muchtar, Ketua Tim Komisi II diterima langsung oleh Wali Kota Depok Mohammad Idris di ruang Edelweis Lantai 5 Balai Kota Depok.
Kunker Komisi II DPR RI dimaksudkan untuk memantau persiapan dan kesiapan penyelenggaraan tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang akan digelar di November 2024.
Di hadapan Komisi II DPR, Wali Kota Depok Mohammad Idris memaparkan, pemerintah kota telah mempersiapkan segala hal yang diperlukan sesuai dengan tugas dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai penyelenggara pemilu, dan pihak Polri serta TNI.
"Kunjungan Ini memang bagian dari tugas fungsi pengawasan dewan terkait pelaksanaan Pilkada, baik Pilkada Depok maupun Pemilihan Gubernur (Pilgub) di Jawa Barat," tutur Wali Kota Depok Mohammad Idris.
"Apa yang ditanyakan kami sudah laksanakan sesuai penerapannya, dan saat ini tinggal melanjutkan tahapan selanjutnya," sambungnya.
Kiai Idris, sapaan Wali Kota Depok, menjelaskan, pemerintah daerah memiliki tugas untuk memfasilitasi penyelenggaraan pilkada di Kota Depok, termasuk dalam hal pengamanan dan operasional.
"Kami memberikan hibah kepada Polres Metro Depok, Kodim 0508/Depok, dan KPU serta Bawaslu untuk mendukung kelancaran proses pemilihan," jelasnya.
Kiai Idris pun menekankan pentingnya netralitas dari semua pihak, khususnya para penyelenggara pemilu dan Aparatur Sipil Negara (ASN).
"Penyelenggara pemilu harus tetap profesional dan objektif, tidak berpihak kepada siapapun, begitu juga dengan ASN, mereka harus menjaga netralitas," tegas Kiai Idris.
Selain itu juga, dia berharap tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilkada tahun ini meningkat.
"Pada Pemilu Legislatif (Pileg) lalu, partisipasi masyarakat mencapai 80 persen, kami berharap partisipasi pada Pilkada mendatang dapat meningkat, mengingat pada Pilkada sebelumnya hanya sekitar 61 persen," ungkapnya.
"Partisipasi yang tinggi sangat penting untuk menjaga kesehatan demokrasi di negara kita," tandas Kiai Idris. (JD03/ED02)
