berita.depok.go.id - Camat Beji, Hendar Fradesa menegaskan program Alokasi Dana RW Rp300 Juta harus difokuskan pada dua aspek utama yang menyentuh kebutuhan masyarakat. Yakni penyelesaian persoalan lingkungan dan pengembangan potensi lokal.
Demikian disampaikan Hendar saat pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Pondok Cina (Pocin) di Aula Kantor Kelurahan Pocin, Kamis (30/01/25).
Hendar mengatakan, setiap usulan dalam Musrenbang harus memiliki dampak nyata bagi lingkungan dan masyarakat.
"Misalnya, untuk persoalan lingkungan, kita perlu penambahan armada sampah dan Tempat Penampungan Sementara (TPS)," jelas Hendar kepada berita.depok.go.id.
"Sedangkan untuk pengembangan potensi lokal, kita perlu solusi bagi anak muda yang belum bekerja, apakah dengan pelatihan keterampilan atau dorongan ke wirausaha," sambungnya.
Terkait masalah lingkungan, Hendar menjelaskan, fasilitas TPS di Kecamatan Beji masih perlu ditingkatkan. Saat ini, TPS telah tersedia di wilayah Kemiri Muka, Pocin, dan Beji Timur. Sementara di Kukusan, Tanah Baru, dan beberapa titik lainnya masih perlu penguatan dalam pengelolaannya.
"Harus ada penguatan dalam pengelolaannya agar lebih sistematis," katanya.
Dia memastikan, distribusi alokasi dana RW di Kukusan, Beji Timur, dan Pocin, sudah sesuai dengan pedoman dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Depok.
"Seluruh pembahasan antara kelurahan, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), dan pengurus RW telah disepakati, sehingga program yang diusulkan dapat segera direalisasikan," papar Hendar.
Menurutnya, sebelum Musrenbang, sudah ada kegiatan Rembuk Warga yang didampingi oleh kelurahan. Bahkan, di Kelurahan Pocin, seluruh kebutuhan yang akan diusulkan sudah melalui proses pematangan sebelum diparipurnakan dalam Musrenbang ini.
"Maka, kami harap melalui Musrenbang, bisa membuka peluang bagi masyarakat untuk berkembang dan lebih berdaya," terangnya.
Menanggapi hal tersebut, Lurah Pocin Nurman Hakim berharap, seluruh pengurus RW di wilayahnya dapat menjadikan perencanaan pembangunan dengan berbasis dana RW, sebagai pedoman.
"Mudah-mudahan dapat memudahkan keinginan masyarakat untuk mewujudkan sarana dan prasarana," katanya.
"Serta pemberdayaan masyarakat yang selama ini belum terakomodir oleh mekanisme penggaraan dana kelurahan di 2026, agar segera terwujud," tutup Nurman. (JD 08/ MGG Argia/ED 02)
