berita.depok.go.id - Badan Pusat Pertanahan Nasional (BPN) Kota Depok menggelar upacara bendera pada Hari Agraria dan Tata Ruang (Hantaru) ke-63 Tahun 2023 tingkat Kota Depok, Senin (25/09/23).
Pada upacara tersebut, Wakil Wali Kota Depok, Imam Budi Hartono bertindak sebagai Inspektur upacara.
Dalam amanatnya, Bang Imam sapaan Wakil Wali Kota Depok, membacakan Pidato Menteri Agraria Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Hadi Tjahjanto dalam memperingati Hantaru Tahun 2023.
"Dalam menyongsong Indonesia Emas 2045, Kementerian ATR/BPN berkomitmen melakukan kerja spartan serta membangun sinergi dan kolaborasi yang baik dengan berbagai pihak," tutur dia.
Kementerian ATR/BPN telah berhasil mendaftarkan sebanyak 107,1 juta bidang tanah, dari target 120 juta bidang tanah. Diharapkan pada tahun 2025, seluruh bidang tanah di Indonesia sudah terdaftar.
Selain itu, melalui program Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap (PTSL), saat ini telah dinyatakan 10 kabupaten/kota yang dinyatakan sebagai kabupaten/kota lengkap. Dalam program PTSL.
Kementerian ATR/BPN telah mengajak kepala daerah untuk membantu masyarakat dalam membebaskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) pada pendaftaran tanah pertama kali.
"Hingga saat ini telah terdapat 118 kabupaten/kota yang membebaskan BPHTB. Terhadap yang belum, Menteri ATR/BPN mendorong pemerintah daerah setempat agar dapat melakukan pembebasan BHTB, sehingga masyarakat mendapat kemudahan untuk mendaftarkan tanahnya," terangnya.
Kementerian ATR/BPN juga mendorong pendaftaran tanah terhadap tanah wakaf dan rumah-rumah ibadah yang dilakukan tanpa terkecuali dan tanpa diskriminasi, sehingga, umat beragama dapat beribadah dengan tenang sebagaimana dijamin dalam konstitusi.
Dalam menyelesaikan sengketa dan konflik pertanahan sinergi dan kolaborasi antar empat pilar. Yaitu Kementerian ATR/BPN, pemerintah daerah, aparatur penegak hukum dan badan peradilan adalah kunci.
Untuk mencegah dan menutup ruang gerak mafia tanah, Kementerian ATR/BPN menerapkan program digitalisasi data-data pertanahan dan melakukan sertifikasi tanah secara elektronik. Saat ini tengah dilakukan uji coba sertifikat elektronik.
"Ini dilakukan untuk mitigasi penyalahgunaan data-data pertanahan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab seta menjaga data-data pertanahan apabila terjadi bencana seperti kebakaran, gempa bumi, banjir dan lain sebagainya" kata Bang Imam.
Partisipasi masyarakat juga memegang peran penting dalam proses pengambilan keputusan dengan duduk bersama dalam menampung aspirasi masyarakat.
"Selamat Hari Lahir Agraria danTata Ruang serta Hari Lahir Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) Ke-63," ucap Bang Imam.
"Semoga dengan momentum Hantaru kali ini kita dapat mewujudkan pelayanan terbaik bagi kepentingan bangsa dan negara," pungkasnya menutup pembacaan Pidato Menteri ATR/BPN dalam memperingati Hantaru Tahun 2023. (JD09/ED 02)
